Korupsi

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar kata-kata korupsi diucapkan. Dari pejabat, mahasiswa, ibu-ibu sampai supir bis, semua tau kata itu. Tapi giliran ditanya apa artinya, cuma sedikit yang bisa menjawab. Untuk itu kita harus mengenal dulu korupsi itu apa, akibat dari korupsi, dan macam-macam korupsi.

Pengertian korupsi

Menurut transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut hukum di Indonesia, penjelasan gamblang tentang korupsi ada dalam tiga belas pasal UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 21 tahun 2001. Menurut UU itu ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Tetapi secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokan menjadi:

1. Kerugian keuangan negara

2. Suao menyuap

3. Penggelapan

4. Pemerasan

5. perbuatan curang

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

Akibat dari Korupsi

  1. Penegakan hukum dan layanan masyarakat jadi amburadul.
  2. Pembangunan fisik jadi terbengkalai
  3. Prestasi jadi tidak berarti
  4. Demokrasi jadi tidak jalan
  5. Ekonomi jadi hancur

Macam- Macam Korupsi

  1. Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara
  1. Nyari untung dengan cara yang melawan hukum dan merugikan negara

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

  1. Menyalahgunakan jabatan buat nyari untung dan merugikan negara

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

  1. Korupsi yang berhubungan dengan suap menyuap

    1. Menyuap Pegawai Negeri

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 250 juta.

    1. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 3 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 150 juta.

    1. Pegawai Negeri menerima suap

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 250 juta.

    1. Pegawai negeri nerima sogokan karena jabatannya

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal I I UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 250 juta.

    1. Menyuap Hakim

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 750 juta.

    1. Menyuap Advokat

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (I) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 750 juta.

    1. Hakim dan Advokat Menerima Suap

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 750 juta.

    1. Hakim yang terbukti membuat sogokan gara-gara sogokan

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

    1. Advokat yang menerima sogokan

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

  1. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Jabatan

    1. Pegawai negeri yang menghancurkan bukti

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 350 juta.

    1. Pegawai Negeri Yang membiarkan orang lain merusak bukti

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 350 juta.

    1. Pegawai negeri yang membantu orang lain merusak bukti

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 350 juta.

  1. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan

    1. Pegawai negeri memeras

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

    1. Pegawai negeri yang memeras pegawai negeri lain

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

  1. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

    1. Pemborong curang

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (I) huruf a UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 350 juta.

    1. Pengawas proyek yang membiarkan anak buahnya berlaku curang

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (I) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 350 juta.

    1. Rekan TNI/Polri berlaku curang

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (I) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 350 juta.

    1. Pengawas rekanan TNI/POLRI yang membiarkan kecurangan

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (I) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 350 juta.

    1. Penerima barang TNI/POLRI yang membiarkan kecurangan

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 350 juta.

    1. Pegawai negeri yang menyerobot tanah Negara sampai membuat kerugian bagi orang lain

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

  1. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

    1. Pegawai negeri yang mengikuti pengadaan yang seharusnya dia urus

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

  1. Korupsi yang berhubugan dengan Gratifikasi

    1. Pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK

Korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Dan dalam Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

Telah Terbit on Desember 13, 2009 at 10:13 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: http://miswinda.wordpress.com/korupsi/trackback/

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: